Tersandera Gaji Kecil: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #2

0
74
[Seumadam, Aceh Tenggara pascabanjir Bandang 2005]

Aceh Tenggara, 30 Agustus 2006. Sama seperti Aceh pada umumnya, korupsi di Aceh Tenggara juga sangat jarang terungkap, padahal kisah itu sudah menjadi rahasia umum di sana. Setidaknya, begitu pengakuan Ridwan (nama samaran), salah seorang jurnalis yang bertugas di sana.

Dia berkisah, saat itu ada satu kasus korupsi yang mencolok ke permukaan, proyek fiktif pembangunan jalan di Desa Lawe Pakam, Babul Makmur. Anggaran untuk proyek fiktif itu berasal dari dana APBD. Jurnalis yang pertama kali mencium kasus tersebut, sampai kemudian menuliskannya.

Setelah tekanan dari semua pihak dan masyarakat, akhirnya kasus tersebut diproses pengadilan. Salah satu kasus korupsi yang muncul dari sekian banyak yang dipeti-eskan dan tenggelam begitu saja, sejak lima tahun terakhir. “Saat ini kasus proyek fiktif itu dalam proses persidangan,” sebut Ridwan.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

Masjid Agung Kutacane, 2006

Soal korupsi di Aceh Tenggara ada sebuah cerita menggelitik yang dituturkan Irwandi, salah seorang warga. Cerita terjadi sekitar setahun lalu, saat salah seorang ulama, Tgk Abbas mendapat giliran khutbah Jumat di Masjid Taqwa, Kutacane.

Ketika itu, dia mengambil tema khutbah soal korupsi, mengupaskan secara blak-blakan dan didengar oleh hampir semua pejabat daerah di sana. Maklum, masjid itu terletak di pusat kota. “Saya dengar sendiri, tengku berbicara sangat keras mengecam korupsi dan pelakunya,” sebut Irwandi.

Aneh, karena tema korupsi yang diangkat saat itu, Tgk Abbas tidak pernah dipanggil lagi untuk memberikan khutbah-khutbah berikutnya di masjid-masjid Kutacane. Menurut Irwandi, hal itu berlangsung selama sekitar sepuluh bulan, setelah itu seperti biasa lagi, “begitulah kondisinya.”

Tentang korupsi di Aceh Tenggara, secara tidak langsung juga diakui oleh beberapa pejabat pemerintahan daerah. Umumnya, persoalan korupsi yang terjadi terkait dengan kesejahteraan, akibat kecilnya gaji pegawai negeri.

Dalam pendapatnya pada sosialisasi pencegahan korupsi, Syeh Ahmadin, Wakil Ketua DPRD Aceh Tenggara mengatakan teori korupsi yang dipaparkan oleh KPK tidak jauh dari rumusan agama. Penilaiannya, sosialisasi perlu diutamakan terutama untuk generasi muda, agar cerita korupsi tak ada lagi di masa depan.

Sisi lain bukan tak ada masalah. Ahmadin berpendapat perlu rekomendasi kepada pemerintah agar sistem penggajian pegawai di Indonesia bisa rasional. “Kalau tidak, kita munafik untuk memberantas korupsi,” sebutnya.

Dia menyebutkan, sebelum menjadi anggota dewan dan statusnya masih PNS dengan golongan terakhir IVb pada 2004 lalu, gaji yang diterimanya sebesar Rp 3 Juta termasuk tunjangan jabatan. Sungguh menurutnya tidak rasional. Perbandingannya dengan tahun 2000-2001, saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berani menaikkan gaji PNS. Saat itu pengakuan Ahmadin, total gajinya adalah Rp 6.6 juta. “Saat itu, saya bertekad untuk bekerja sebaik mungkin,” sebutnya.

Tapi, gaji yang diterimanya hanya beberapa bulan. Setelah Gus Dus mundur pada akhir 2001, gaji yang diterimanya seperti semula. Tuntutan hidup yang membuat semua orang terjebak korupsi. “Saya percaya tidak satupun yang di sini mempunyai keinginan untuk korupsi,” sebut Syeh Ahmadin.

Sama halnya dengan yang diungkapkan DR. Thaleb Akbar, seorang pejabat Pemda Aceh Tenggara. Panjang lebar dia mengeluarkan uneg-uneg soal sistem pengajian untuk PNS. Golongan IVc yang disandang membuatnya berhak atas gaji Rp 2.3 juta plus sedikit uang tunjangan.

Thaleb hidup dengan enam anggota keluarga. Dia kemudian berhitung biaya hidup hanya untuk makan, sebanyak 3 kali sehari dengan enam anggota keluarga dan hanya makan nasi bungkus pakai telor (Rp 7.000 per bungkus), dia mengeluarkan biaya sekitar Rp 126.000. Total biaya untuk satu bulan Rp 3.780.000, artinya pendapatannya minus Rp 1,4 juta.

“Pangkat saya jenderal, bagaimana dengan kopral-kopral yang di bawah saya,” sebutnya memisalkan.

Thaleb memang telah pernah mengecap kemakmuran dulunya. Pernah bekerja di Exxon Mobil dengan gaji Rp 17 juta dan juga pernah bekerja di sebuah lembaga Uni Eropa yang menangani Gunung Leuser. Selama itu, diakuinya tak pernah melakukan korupsi. Saat ini, yang paling banyak dilakukan adalah korupsi waktu, sebagiannya dipakai dengan pekerjaan lain di luar aktivitasnya sebagai pegawai.

Dia berpendapat harus ada sistem perbaikan gaji untuk menghindari korupsi. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Baharuddin, salah seorang guru di Kutacane. “Bagaimana bisa bekerja baik, tanpa perbaikan gaji,” ungkapnya.

Baharuddin juga mengeluh soal penerimaan pegawai sipil di jajaran pemda Aceh Tenggara. Banyak kecurangan terjadi akibat kolusi dan nepotisme. Banyak masyarakat yang harus mendekati pejabat jika ingin anggota keluarganya lulus, atau pejabat yang merekomendasi kelulusan kerabatnya.

Soal ini, Junino dari KPK berpendapat bahwa pekerjaan dan kesejahteraan berputar seperti lingkaran setan. Satu sisi, PNS merasa kesejahteraan kurang dan sisi lainnya produktivitas yang dipelihatkan juga sangat kurang. “Salah satu solusi, tingkatkan gaji tapi kinerja juga harus dinaikkan,” sebutnya.

Junino mencontohkan institusi KPK yang sangat ketat dalam pola kerja dan gaji yang lumayan. Setiap minggu, kepala KPK akan meminta pertanggung-jawaban kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Kalau tidak terpenuhi target kerja, otomatis gaji akan dipotong. Sebuah konsekwensi yang harus dipatuhi. “Ini yang coba kita tularkan ke institusi lain,” jelasnya.

Tapi itupun butuh waktu untuk berbenah. Sarannya, yang paling penting dilakukan sekarang adalah meningkatkan kualitas kerja sehingga pembangunan bisa terangkat. Kalau itu terjadi, maka kemakmuran juga akan bertambah dan meningkatkan keuangan negara yang akhirnya bisa mewujudkan harapan pada kenaikan gaji.

Amin Sunaryadi, Wakil Ketua KPK menambahkan setuju saja dengan menaikkan gaji PNS. Hanya saja, PNS harus siap dengan pola kerja di swasta atau perusahaan asing, yang dinilai tidak bermutu akan dipecat. Selain itu juga harus siap dengan aturan sesuai dengan kapasitas kecerdasan seseorang. “Misalnya sama-sama bergolongan IV, yang satu pinter yang satu kurang bagus. Apa siap terima gaji beda, pasti tidak siap,” sebutnya.

Dia berpendapat, perlu berkaca pada masa lalu. Setiap tahun gaji pegawai naik, tetapi sampai sekarang masih terasa kecil. Artinya, menaikkan gaji bukan solusi tanpa disukung oleh kualitas kerja yang maksimal.

Apapun, Amin mengatakan mohon bersabar. Saat ini, para pejabat negeri sedang mempelajari segala sesuatunya, untuk menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tepat. Agar kenaikan gaji akan berarti dan tidak menambah daftar pengalaman buruk masa lalu, gaji naik tapi tak berarti. “Mungkin tidak dalam 2 – 3 tahun, taoi mungkin dalam 10 sampai 20 tahun,” sebutnya.

Kembali ke masalah korupsi. Kamil Selian, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tenggara berpendapat korupsi seperti kanker. Sulit sekali untuk dibuktikan. Iman seseorang sangat tergantung dalam hal ini, padahal sebelum menduduki jabatan, sebuah sumpah sudah diucapkan.

Solusi yang dtawarkan adalah pendidikan Agama. Meningkatkan keimanan seseorang untuk membuka hati kalau korupsi adalah barang yang haram disentuh. “Kuncinya adalah pendidikan agama, bagaimana kita bisa memulai hal ini,” sebutnya.

Bupati Aceh Tenggara, H. Armen Desky menilai pemberantasan korupsi enak mengucapkan, tetapi sulit dilakukan. Tapi, “saya yakin dengan syariat Islam, mari kita mulai beratas korupsi dari Aceh,” sebutnya.

Bupati Aceh Tenggara, Armen Desky (2006)

Menurutnya, dalam sebuah kasus korupsi, penting melihat bagaimana mengembalikan uang yang dikorupsi dan bukan hanya memberikan hukuman untuk koruptor. Akhirnya Armen berujar, “mari kita pasang niat untuk membasmi korupsi di Bumi Sepakat Segenep ini dan di Aceh.”

Bumi Sepakat Segenep adalah nama sebut untuk Aceh Tenggara yang kaya akan hutan. Pengunungan Leuser yang membentang sejauh pandangan membuat alamnya lumayan dingin dan sering mendung berkabut. Selain hutan, hasil alamnya juga dari perkebunan dan hamparan persawahan. Bahkan dulunya banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung merenungi puncak Leuser. Sejak enam tahun terakhir, pencinta lingkungan enggan mampir ke sana, alasan keamanan dan konflik.

Kekayaan alam tak tergambar pada kondisi perumahan warga. Buktinya banyak rumah masyarakat di Aceh Tenggara yang masih type murahan dengan kontruksi kayu. Beda jauh dengan kondisi komplek kantor bupati yang terlihat megah. Mungkin suatu saat kondisi masyarakat Aceh Tenggara yang tak makmur menjadi sejahtera, jika sosialisasi anti korupsi pagi Rabu itu bisa diterapkan. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here