Sengketa Tanah sampai Boat: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #24

0
33
Peta Kabupaten Nagan Raya, Aceh

NAGAN RAYA, 9 Oktober 2006. Lantas apakah di Nagan Raya ada dugaan korupsi dana negara dan publik, atau penyalahgunaan kekuasaan? Menarik jika menyimak keluh kesah yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar dari LSM Peduli Pembangunan dan Kerakyatan.

Ibnu Hajar mengaku, LSM yang dipimpinnya saat ini sedang mengadvokasi puluhan warga yang lahan/tanahnya diambil Pemerintah Kabupaten Nagan atas restu DPRD. Anehnya, warga sama sekali tidak memperoleh ganti rugi atas tanah tersebut. Sayangnya, warga yang memiliki tanah itu tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, karena tidak mengantongi sertifikat tanah. Tapi, “Ada surat jual beli di atas segel,” kata dia.

“Apakah itu termasuk dalam korupsi?” tanya Ibnu Hajar kepada Amien Sunaryadi.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

Tanah yang dimaksud Ibnu Hajar berada empat desa: Blang Gapek, Lueng Baro, Suak Bilie, dan Cot Kuta. Luasnya mencapai 312 hektar. Menurut Ibnu Hajar, tanah itu telah digarap selama puluhan tahun oleh warga. Selama ini, Pemkab Nagan Raya hanya membayar biaya land clearing sebesar Rp 600 per meter. “Kami sudah menggugat ke pengadilan,” kata dia lagi.

Di Pengadilan Negeri Nagan Raya, majelis hakim meminta penggugat dan tergugat untuk berdamai, Oktober 2005. Ibnu Hajar menuding terjadinya aksi suap menyuap sebelum para pihak berdamai. “Hakim sudah mengeluarkan akta perdamaian. Dan warga mau dibayar Rp 600 per meter oleh pemerintah,” ujarnya. “Tapi harga itu bukan muncul dari hasil dialog.”

Setelah adanya perdamaian itu, hanya 70 warga lagi yang masih bersikukuh pada pendiriannya. Sebelumnya, 150 orang yang mau menggugat Pemkab Nagan Raya. Dia menyebutkan, setelah lebaran Idul Fitri 1427 H kemarin, pihaknya dan 70 warga mau kembali mengambil lahan yang telah digarap selama 30 tahun itu. Ibnu Hajar sendiri termasuk salah seorang pemilik lahan.

Lahan yang diambil pemerintah itu untuk membangun pusat Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. Di sana nantinya akan dibangun kantor bupati dan DPRD.

Amien Sunaryadi mengatakan, penggusuran merupakan hal yang lumrah terjadi di sebuah negara. Di Amerika Serikat, UU mengatur masalah penggusuran ini. Di sana disebutkan, pemilik lahan wajib melepaskan lahan yang dikuasainya. “Bayangkan AS yang sangat individual, hukumnya mewajibkan pemilik lahan untuk melepaskan lahannya,” kata dia.

Tapi kewajiban melepaskan lahan ada syaratnya, yaitu kalau lahan itu akan dipakai untuk kepentingan umum, seperti pembuatan laham. Syarat kedua, setelah diberikan kompensasi yang wajar. Namun sangat sulit untuk mendefinisikan wajar di sini. “Kalau dibuat terlalu besar, maka akan merugikan APBD, dan rakyat keseluruhan. Tapi kalau terlalu kecil, akan merugikan pemilik lahan,” kata dia.

Unsur korupsi bisa saja terjadi di ranah ini. Misalnya, pejabat yang mengeksekusi tanah memotong dana kompensasi yang seharusnya diterima para pemilik lahan. “Kalau ganti rugi tinggi, tapi sebagian malah diambil para pejabat, itu benar-benar korupsi. Begitu juga, kalau ganti rugi yang telah ditetapkan dengan harga wajar tapi dipotong, ini juga korupsi. Bisa kena pasal 12 B, yaitu memaksa seseorang menerima pembayaran dengan potongan. Ini korupsi!” kata dia.

Sosialisasi antikorupsi di Nagan Raya, Oktober 2006 | Dok. Pribadi

SESI kedua sosialisasi dibahani oleh Hayie Muhammad, direktur program Indonesia Procurement Watch (IPW), Kasru dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias, dan M Ali Basyah Amin dari Bappeda Provinsi Aceh. Hayie Muhammad memberikan materi tentang pengadaan barang dan jasa.

Kepada Hayie, Ir. Tarmizi, kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Nagan Raya, menanyakan seputar proyek pengadaan barang di dinas-dinas. “Jika ada proyek teknis senilai antara Rp 100-200 juta, apakah ini bisa di-swakelola-kan?” tanya Tarmizi.

Tarmizi juga “menggugat” BRR atas program pengadaan perahu nelayan yang menjadi korban tsunami, yang dinilai kualitasnya tidak bagus. Itu pun, perahu tersebut dibuat oleh pengusaha di luar Nagan Raya. Akibatnya, perahu tersebut tidak bisa berlayar karena tidak sesuai dengan kondisi ombak yang ada di laut Nagan Raya.

“Serangan” terhadap BRR bukan hanya dari Tarmizi. Sebelumnya, Teungku Muhammad Din, warga Desa Lhok Paro, dan Teungku Bukhari, anggota DPRD setempat juga memprotes BRR yang telah berjanji akan membangun dan memperbaiki sarana jalan menuju ke Desa Tripa Baroh.

“BRR telah berjanji untuk membangun jalan di sana pada tahun 2005. Tapi sampai sekarang jalan belum juga diperbaiki,” kata dia, sembari mempertanyakan komitmen BRR untuk memperbaiki jalan itu pada tahun 2007.

Menjawab pertanyaan Ir Tarmizi mengenai proyek senilai Rp 100 juta tersebut, Hayie Muhammad menyebutkan, berdasarkan Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, proyek yang bernilai Rp 50 juta ke atas harus dilakukan dengan tender alias tidak bisa swakelola dan penunjukan langsung (PL).

Menurut Hayie, sebenarnya pihak IPW sedang membuat sebuah kajian kalau proyek Rp 50 juta harus melalui proses tender itu ternyata nilainya lebih mahal ketimbang dikelola sendiri oleh dinas-dinas. IPW sendiri mengusulkan, swakelola itu bisa dilakukan terhadap proyek senilai Rp 1 Miliar. “Harga yang dibeli oleh negara bisa lebih mahal. Misalnya, beli AC, kalau beli langsung ke pasar lebih mahal. Kenapa harus melalui kontraktor,” kata dia.

Dan, ini juga bisa menutup celah untuk melakukan korupsi melalui penggelembungan harga. Ya kan Pak! []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here