Prestasi Panitia Lelang: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #18

0
21
Masjid Meulaboh, Aceh Barat, 24 Juni 2018

MEULABOH, 4 Oktober 2006. Rudi, seorang pegawai negeri di Aceh Barat yang sehari-hari bertugas sebagai panitia lelang pengadaan barang dan jasa, kerap mendapat ujian dalam hidupnya. Betapa tidak, saban waktu proyek dilelang, tawaran uang mengalir dari para kontraktor yang ingin perusahaannya menang.

Diajak untuk berbuat curang. Itulah yang tiap hari dilaluinya sejak bertugas sebagai panitia lelang, awal 2006. “Saya memang orang baru di panitia lelang, tapi saya mencoba untuk berbuat sesuai peraturan,” sebutnya dalam sosialisasi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Aceh Barat, awal Oktober 2006. Baca: Dilema pada Barang dan Jasa: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #17

Selain KPK, ada juga wakil dari Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh – Nias, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh dan Indonesian Procurement Watch (IPW), sebuah lembaga yang memantau proses pengadaan barang dan jasa.

Rudi mengadukan, suatu saat pernah ditawari uang sebesar Rp 50 juta oleh sebuah perusahaan, dengan tujuan menggolkan perusahaan tersebut dalam sebuah proyek. Tapi, uang itu ditolak mentah oleh para panitia lelang.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

 

Selain itu, bentuk kecurangan lain yang ditemukan oleh panitia lelang Aceh Barat adalah pengaturan pelelangan. Modusnya adalah beberapa kontraktor bersepakat memasukkan perusahaannya guna pengerjaan sebuah proyek. Tapi, sudah disepakati siapa yang berhak mendapatkannya. Bagi perusahaan lain, berhak mendapatkan fee dari perusahaan yang diatur untuk menang itu.

Kecurangan itu diketahui oleh panitia lelang, sehingga mereka membatalkan tender proyek tersebut. “Kemarin, kami membatalkan sebuah tender proyek karena mengetahui kecurangan itu,” sebut Rudi.

Dalam mengurus pelelangan, panitia lelang juga mempunyai kendala teknis. Biasanya ketika saat menentukan pemenang dan ketika APBD telat disahkan, sehingga waktu pelelangan terbatas. Kalau sudah begini, biasanya panitia akan mempaketkan proyek menjadi beberapa paket, agar bisa cepat dilaksanakan.

Sosialisasi Korupsi di DPRD Aceh Barat, Oktober 2006

Hayie Muhammad, Direktur IPW menyebutkan panitia lelang mempunyai kewenangan luar biasa dalam pelelangan pengadaan barang dan jasa. “Kadang ada juga yang diintervensi, sehingga akhirnya panitia lelang runtuh (pendiriannya),” sebutnya.

Ada beberapa intervensi yang sering terjadi kepada panitia lelang. Misalnya; ada kepentingan dari atasan terhadap proyek tersebut, lalu juga ada dari panitia sendiri. Kemudian juga dari kontraktor yang menawarkan uang dan bahkan ancaman fisik.

Hayie menyebutkan beberapa trik mencegah kecurangan terjadi; tender harus diperketat dengan mengumumkannya secara luas dan menghindari berjumpa dengan kontraktor. Selain itu juga bisa mengundang masyarakat dan LSM saat pembukaan penawaran serta menyebarkan dokumen lelang ke masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat bisa ikut mengawasi.

Hayie memuji tindakan yang lumayan berani dari panitia lelang di Aceh Barat itu yang membatalkan tendar proyek itu. Karena apapun bentuknya, pengaturan proyek pasti akan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Asumsinya, sebuah perusahaan yang mendapatkan proyek dengan mengatur perusahaan lain, pasti mengeluarkan sejumlah uang untuk itu. Uang yang telah dikeluarkan itu akan diharapkan bisa kembali setelah proyek dikerjakan. Artinya, proyek akan dibuat asal-asalan untuk mengeruk keuntungan lebih banyak. Sering terlihat contohnya, banyak jalan yang cepat rusak, bendungan yang baru dibuat sudah jebol dan banyak lagi. “Kami memuji tindakan panitia lelang,” sebut Hayie.

Sudah mulai bagusnya proses tender di Aceh Barat juga diakui oleh Neta Firdaus, Koorninator LSM Solidaritas untuk Anti Korupsi (SuAK) Aceh Barat. “Soal tender sudah bagus, sebelumnya bahkan tidak ada tender sama sekali,” sebutnya kepada penulis.

Menurut Neta, awalnya bermula dari lobi yang dilakukan oleh SuAK terhadap panitia lelang, agar proses pelelangan bisa dijalankan dengan transparan. Setelah itu, semua proses tender diumumkan secara terbuka dan diberikan waktu kepada yang kalah dan menang untuk menyampaikan keluhannya.

LSM dan masyarakat luas juga dilibatkan dalam pengawasan tender. Diakuinya, dalam masalah ini, Pemda Aceh Barat ada prestasi. “Kalau ada kekurangan di sana-sini, wajar karena masih awal dan proses perbaikan,” sebut Neta.

Pengakuannya, ini baru berlangsung sejak APBD 2006 diluncurkan, sebelumnya hampir semua proyek di lakukan penunjukan langsung. Sebuah prestasi yang patut dipertahankan oleh Rudi, panitia lelang dan Pemda Aceh Barat umumya.

Dia menyambut baik sosialisasi pencegahan korupsi yang dilakukan KPK ke daerah-daerah seluruh Aceh. Penilaiannya, dengan langkah itu setidaknya sedikit pejabat dan masyarakat mengerti tentang bagian-bagian dari korupsi. []

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here