Prediksi Kondisi 2008: Partai Lokal #3  

0
80
Salah satu bendera Partai Lokal di Aceh, Januari 2008 | Dok. Pribadi

Januari 2008. Aceh dalam demam partai lokal. Belasan telah muncul sejak ruang berdemokrasi terbuka lebar, dilegalkan sebagai amanat perdamaian dengan aturan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA). Lalu dikuatkan Peraturan Pemerintah No 20 tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.

Kehadiran partai lokal di Aceh mencuat ke permukaan, diperkirakan menarik dukungan lebih besar dari masyarakat. Hasil sebuah survey misalnya, yang dilakukan oleh Internatioanal Foundation for Election Systems(IFES) pada medio 2007 silam. Dari 1.203 responden yang dimintai pilihannya, 39 persen mendukung partai lokal. Hanya15 persen responden yang mengaku tetap bertahan di partai nasional. ”Sementara 39 persen lainnya mengaku akan melihat dulu partai yang dibentuk,” kata Manajer Riset IFES, Rakesh Sharma, saat memaparkan hasil risetnya ke publik, akhir 2007.

Pakar hukum dan politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Mawardi Ismail berpendapat, kehadiran partai politik lokal bisa mengancam posisi partai nasional. Artinya, tahap awal Pemilu 2009 nanti, partai nasional akan mengalami kendala dan tekanan dalam meraih dukungan. ”Partai nasional tidak lagi seleluasa seperti sebelumnya dalam mengumpulkan dukungan, karena sudah ada partai lokal,” sebutnya. [Aceh Magazine Edisi Februari 2008].

Kendati masyarakat sudah mempunyai alternatif pilihan, bukan berarti partai politik lokal berjalan tanpa hambatan. Dia mencontohkan, Pemilihan Kepala Daerah 11 Desember 2006 silam menjadi penanda bahwa dominasi Partai Politik sudah semakin memudar. Buktinya, banyak kandidat pemimpin daerah yang maju melalui jalur independen memenangkan kompetisi. Sekaligus mengalahkan calon yang disokong partai.

Bertolak dari kenyataan itu, Mawardi menilai adanya kecenderungan untuk memilih orang semakin lebih kuat, ketimbang memilih partai, baik itu nasional maupun lokal. Jadi dukungan tehadap partai sangat tergantung kepada siapa yang dicalonkan kemudian.

Lain pakar lain pula sudut pandang. Saifuddin Bantasyam, pengamat politik yang lain sedikit meragukan kemampuan partai lokal melihat kepentingan rakyat. ”Saya menganggap kehadiran partai lokal adalah sebuah kebebasan berekspresi dan berserikat, saya senang bahwa UU-PA memberi kesempatan yang sangat istimewa kepada rakyat di Aceh yang  belum didapatkan oleh rakyat di provinsi lain Indonesia. Namun masalahnya, apakah partai lokal mampu atau tidak berpolitik untuk kepentingan rakyat itu,” katanya, Januari 2008 silam.

Partai peserta Pemilu 2009 | SUMBER

Dia berharap, kehadiran Parlok harus memberi pencerahan kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum muda, tentang politik atau seni berpolitik, tentang apa sesungguhnya politik itu. Politik bukanlah semata-mata untuk kekuasaan.

Kemungkinan timbulnya efek akibat hadirnya partai lokal? Dampak negatif dapat saja muncul semisal perpecahan atau konflik antar sesama, intrik, bahkan juga fitnah. Kalau ini tidak diawasi, bisa saja suatu saat partai lokal menggembosi APBA/APBD/K. Ketegangan dengan pemerintah pusat mungkin juga memuncak dalam proses verifikasi.

Sisi posistif diharapkan muncul adalah makin banyak partai lokal, maka tersedia banyak pilihan untuk pemilih. Keberadaan Partai Lokal menunjukkan rakyat semakin berdaulat. Kemudian juga semakin banyak calon pimpinan yang dihasilkan, langsung dekat dengan rakyat, maka kepentingan rakyat juga semakin nyata diperjuangkan. Semua mereka adalah orang sendiri (ureung Aceh) yang berpikir hanya untuk Aceh.

Kesibukan belasan partai lokal makin tampak. Ruas-ruas jalan dan tempat strategis di Aceh kerap terisi dengan berbagai spanduk dan bendera partai lokal. Mereka sedang bersiap untuk diverifikasi, berharap lolos dan bersaing merebut kuasa rakyat bersama rekan tua, partai nasional. []

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here