Koordinasi Lintas Sektor: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #6

0
52

LANGSA, 6 September 2006. Dalam penanganan hukum, aparat kepolisian juga masih binggung soal koordinasi lintas sektor dalam penanganan korupsi. Terutama dalam kasus penyelidikan, penyidikan dan koordinasi antara kepolisian dan KPK.

Mulyadi, Kepala Satuan Reskrim Polisi Resort (Polres) Aceh Timur mengungkapkan, belum terlalu mengerti tentang penyidikan yang dilakukan terhadap orang-orang yang diindikasikan melakukan korupsi. Melihat bukan hanya dari jumlah kerugian negara. “Apakah ada rambu-rambu tertentu yang mengatur penyidikan korupsi?” tanyanya dalam sebuah acara sosialisasi antikorupsi di Langsa, 6 September 2006 silam.

Selain itu juga soal aturan KPK terhadap koordinasi antara Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) –sebagai bagian KPK- dengan kepolisian di daerah. Lalu bagaimana caranya jika seorang personil aktif polisi bisa menjadi penyidik di KPK.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

Menurut Amin Sunaryadi, KPK punya koordinasi dengan kepolisian dalam menangani kasus-kasus. Sumber daya KPK masih terbatas dalam menangani banyak kasus korupsi yang ada di Indonesia. “Semuanya bisa dibantu oleh polisi,” sebutnya.

Amin menambahkan bisa saja polisi aktif diperbantukan di KPK, karena kepolisian punya kerjasama dengan KPK. Hanya saja harus ada izin dari Markas Besar (Mabes) Polisi Indonesia. Selain itu, juga harus mengikuti serangkaian test yang dilakukan oleh lembaga anti korupsi tersebut.

[Pusat perkantoran Aceh Timur, jelang PORA, 2014 | Sumber]
Proses penyidikan kasus korupsi biasanya dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebelum disampaikan ke penuntut umum. Banyak terjadi, bukti yang dikumpulkan tidak cukup dan berkasnya dikembalikan ke penyidik untuk melengkapi bukti.

Amin mengakui, metode penyelidikan korupsi di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kasus lain. Para penyidik umumnya tidak menguasai sistem informasi dalam mengumpulkan bukti penuntutan, seperti misalnya mengumpulkan bukti dari handphone dan internet. Selain itu umumnya korupsi dilakukan oleh para pejabat yang punya power, hingga susah disentuh.

Karena sulitnya menembus jaring korupsi, KPK meminta kesediaan semua pihak untuk melaporkan kasus jika ditemukan. Dalam sosialisasi kepada anggota DPRD Aceh timur keesokan harinya, Amin Sunaryadi mengajak seluruh anggota dewan untuk menghilangkan korupsi dan kemudian membantu KPK dalam pencegahannya. “DPRD punya fungsi pengawasan anggaran dan (membuat) qanun,” sebut Amin.

Banyak pertanyaan yang muncul saat itu. Tapi umumnya bukan kewenangan KPK untuk memberikan jawaban, seperti misalnya tentang pembahasan anggaran, tumpang tindih anggaran (APBD I, APBD II dan APBN), peraturan yang berubah-ubah, serta persoalan intern dewan sendiri.

Amin menyebutkan, akan mencatat semua pertanyaan dan mengkoordinasikan dengan Departemen Dalam Negeri (depdagri). “Kami lihat belum ada forum tanya-jawab antara dewan dengan regulator (depdagri), kami akan melakukan koordinasi untuk dibuka forum ini, agar semua permasalahan bisa mendapat jawaban,” sebutnya

Wakil Ketua KPK itu meminta semua elemen masyarakat aktif dalam pencegahan korupsi. Jika semua dilakukan bersama-sama dan komitmen pada undang-undang, semua akan bisa dilakukan. Bahkan pejabat di level tinggi sekalipun bisa diseret ke meja hijau jika terbukti bersalah.

***

[Tugu Bambu Runcing, Kota Langsa | Sumber]

Soal pengadaan barang dan jasa, Zufkifli dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Timur masih belum mengerti perkara itu. Dia menyebutkan, banyak terjadi pengaturan antara sesama rekanan kontraktor. Dalam hal ini, pihak dinas menjadi tidak berdaya, “siapa yang harus mencegah dan kewenangan siapa?” ungkapnya.

Hayie Muhammad, Direktur Program Indonesian Procurement Wacth (IPW) menyebutkan, kasus tersebut bukan hanya terjadi di Kota Langsa dan Aceh Timur, tapi juga di Jakarta dan belahan Indonesia lainnya. Kerap dalam pelelangan proyek terjadi kolusi dan persekongkolan antara sesama kontraktor dan juga dengan pejabat pemerintah.

Proses tender yang benar menurutnya adalah yang sesuai dengan Keppres No 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana, proses tender harus dibuka secara transparan yang melibatkan semua komponen masyarakat untuk pengawasan.

Jika terjadi persekongkolan, maka pelaksana proyek bisa dijerat dengan UU No 5 Tahun 1999, tentang persaingan usaha dan monopoli. Hanya saja tidak bisa dipidanakan, tetapi bisa dikenakan denda. Jika kemudian terbukti melakukan mark-up dalam pekerjaan proyeknya, baru bisa dijerat dengan pasal korupsi. “Mark-up sangat merugikan kepentingan masyarakat,” sebut Hayie.

Dalam standarisasi harga barang dan jasa, Hayie mengakui pemerintah belum punya standar yang baku secara nasional sebagai rujukan, untuk menghindari mark-up dan korupsi. Dia mengatakan kemungkinan besar pada tahun 2008, UU pengadaan barang dan jasa akan lahir, di sana akan diatur proses dan standar secara detail.

Dari hasil survey pemerintah, dana yang paling besar dikucurkan dalam pengadaan barang dan jasa. Tahun anggaran 2006 untuk seluruh Indonesia, dana yang dikeluarkan untuk itu adalah sebesar Rp 118,5 Trilyun. Itulah sebabnya pengadaan barang dan jasa menjadi lahan korupsi yang paling subur.

Buktinya menurut Hayie, dari 33 kasus yang sedang ditangani KPK dalam tahun 2006 ini, 27 kasus atau 77 persennya menyangkut masalah pengadaan. []

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here