Fee dan Pengaturan Proyek: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #21

0
16
Bendungan di Aceh Barat Daya, 11 Oktober 2006 | Dok. Pribadi

Abdya, 12 Oktober 2006. Berpatokan pada nilai, tak ada korupsi yang mencuat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Selain masih belia, kabupaten yang beribu-kota Blang Pidie itu belum mendapat banyak sorotan dari media. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi juga belum ada yang eksis di sana, daerah yang baru terbentuk pada 10 April 2002 dengan ketetapan Undang-undang No. 4 Tahun 2002.

Letak geografisnya lumayan jauh dari ibukota Aceh, Banda Aceh; sekitar 650 kilometer. Dengan topografi yang berbukit-bukit daerah itu kaya dengan perkebunan dan pertanian. Selain itu juga penghasil kayu olahan, karena hutannya masih terbentang luas. Illegal logging masih menjadi andalan bagi masyarakat tradisional di sana.

Sejak pisah dari kabupaten induk, pembangunan sedang digalakkan di Aceh Barat Daya. Dari pembangunan kantor pemerintahan sampai kepada infrastruktur masyarakat lainnya. Di sinilah masalahnya korupsi mulai tampak, kendati dalam skala kecil.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

Rahmad (nama samaran), salah seorang rekan wartawan di Blang Pidie mengakui belum muncul kasus korupsi dalam jumlah besar di Abdya. Tapi bukan berarti daerah itu bebas korupsi, “banyak korupsi di sini yang belum terungkap, yang selama ini tampak nilainya kecil-kecil dibandingkan daerah lain,” sebutnya.

Rahmad tak mau disebut daerahnya lumayan bersih dari Aceh di bagian lain. Penilaiannya banyak kasus yang diisukan terjadi indikasi korupsi, tapi masih sulit dibuktikan secara hukum. Sesuai dengan kondisi Abdya yang sedang membangun, indikasi korupsi umumnya terjadi pada proyek-proyek pembangunan, dari mulai tender sampai pelaksanaan.

Tak jauh dari yang disangkakan Rahmad. Pada 12 Oktober 2006 lalu, saat sosialisasi pencegahan korupsi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kalangan anggota dewan, pandangan Rahmad dibenarkan oleh kalangan DPRD Abdya. “Korupsi yang besar jarang, yang kecil-kecil kalau digabung semuanya, nilainya cukup besar,” sebut Said Samsul Bahri, Ketua DPRD setempat.

Dia mengakui, umumnya kasus adalah masalah tender proyek. Dia mencontohkan, Bupati yang memerintahkan kepada seluruh kepala dinas untuk melaksanakan tender. Tetapi tender tersebut lebih bersifat asal-asalan alias hanya untuk mengelabui, karena semuanya telah dikondisikan. Artinya telah diketahui mana yang kalah dan menang. Mereka yang mendapat proyek telah melakukan perjanjian akan menyetorkan sebagian persen untuk pejabat bupati tersebut.

Itu yang sering terjadi, semakin banyak paket proyek maka semakin banyak persenan yang didapat. “Kami tidak sangggup melakukan pengawasan, kalau pemerintah tidak tegas. Ada banyak indikasi (korupsi) di situ, harusnya pengusaha diuntungkan kalau diadakan tender bebas,” sebutnya.

Saking banyaknya penunjukan langsung (PL) proyek, anggota dewan yang lain, Munir Ubit malah binggung soal maksud dari Keputusan Presiden (Keppres) 80 tahun 2003, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bagaimana sebenarnya maksud dari keadaan darurat hingga ada proyek mendesak. Lalu bagaimana jika tender dilaksanakan ecek-ecek dan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sama seperti ketuanya, dia menyebutkan di Abdya sering terjadi proses tender yang dikemas sedini mungkin untuk menghindari pemeriksaan. Lalu ada juga kasus Bupati meminta fee proyek sebesar 10 persen, tanpa ada ketentuan yang jelas dan di-kemana-kan uang tersebut. Biasanya dimintakan melalui kepala dinas, “kami sedang menelusuri lebih lanjut,” sebutnya.

Hayie Muhammad (kanan) dan Sudirman Said (kedua kanan) menjadi pemateri dalam sosialisasi, 12 Oktober 2006 | Dok. Pribadi

Hayie Muhammad, Direktur Indonesian Procurement Watch (IPW), sebuah lembaga yang memantau pengadaan barang dan jasa menjelaskan. Soal Keppres 80 tersebut, pemaknaan dimaksudkan dengan keadaan darurat adalah bencana alam, demontrasi dan keadaaan perang. Itupun harus dinyatakan secara nasional atau lokal oleh gubernur dan bupati. “saat itu baru boleh di-PL-kan,” sebutnya.

Soal mendesaknya sebuah proyek untuk dilaksanakan, tidak begitu jelas. Bisa saja akibat waktu yang tidak cukup untuk pengadaan tender. Di sini, kelihatan Keppres 80 masih banyak kelemahan. Pengaruh waktu mendesak ada dua; memang karena waktu yang mendesak atau waktu yang didesakkan. Misalnya, pihak eksekutif terlambat memasukkan APBD ke DPRD, akibatnya akan mengakibatkan lamanya pengesahan anggaran. Sebutlah sebuah contoh, dalam sebuah kabupaten pengesahan anggaran baru dilakukan pada bulan Agsutus tahun berjalan, kondisi ini tentu akan mempengaruhi pada waktu tender yang tak maksimal, hingga banyak terjadinya penunjukan langsung.

Amin Sunaryadi mengajak para anggota dewan untuk berani mengatakan korupsi yang ada di Abdya. Soal mark-up yang dilakukan sebelum pelaksaaan proyek, itu bukanlah korupsi tapi masuk ke tanda-tanda dan di sini perlu diawasi. Biasanya kalau sudah direalisasikan, besar kemungkinan terjadi korupsi.

Mengenai tender ecek-ecek, banyak gejala yang terjadi di semua daerah. Kadang-kadang malah difasilitasi oleh panitia lelang, “ini juga termasuk korupsi,” sebut Amin.

Mengomentari bupati yang minta fee dalam pengerjaan proyek, bisa diinformasikan ke KPK. Amin mengatakan, kalau dilihat perkasus nilainya kecil maka baiknya dilihat secara keseluruhan, dalam hal ini adalah pemotongnya bukan kontraktor. Misalnya semua proyek punya nilai sebesar Rp 100 milyar, jika satu-satu proyek ada fee yang disetorkan 15 persen sama rata, maka ada Rp 15 milyar yang hilang. “Itu laporkan saja ke KPK, kami butuh bantuan untuk identifikasi bukti-bukti agar lebih cepat,” tegas Amin. [Abdya, bersambung]

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here