DPRD Juga Sama: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #22

0
18

Abdya, 12 Oktober 2006. Tudingan yang melulu jatuh ke bupati dan dinas-dinas tak bisa diterima begitu saja oleh Syaifal, anggota DPRD Abdya. Pasalnya, di lingkungan kerjanya juga banyak yang terlibat dalam pengaturan proyek. Hanya saja anggota dewan sering menuding pihak lain, seakan-akan mereka bersih dari persekongkolan; lempar batu sembunyi tangan.

Dia mengakui, disadari atau tidak banyak anggota dewan Abdya yang juga ikut bermain bersama dengan dinas-dinas. Akibatnya sangat sulit membuktikan ‘perselingkuhan’ ini, karena semuanya sudah terlibat dan kasusnya disembunyikan dengan baik, “bagaimana ini?” selanya.

Dalam hal ini, banyak pejabat dinas dan satuan kerja (satker) yang takut jika anggota dewan bermain. Dikarenakan wewenang pencairan anggaran ada pada dewan. Artinya, dinas atau satker khawatir jika tidak menggolkan perusahaan yang direkomendasikan oleh DPRD, anggaran akan dipersulit.

Said Samsul, Ketua Dewan Abdya mengakui adanya keterlibatan anggota DPRD dalam proyek, tetapi secara tidak langsung. Alasannya, anggota dewan adalah wakil yang dipilih rakyat, bukan langsung jadi sendiri. Kadang, partai tempat mereka bernaung juga meminta bantuan secara pribadi kepada wakilnya di DPRD untuk urusan proyek.

“Bagaimana caranya kami pasti akan cari bantuan, misalnya meminta ke bupati untuk tidak mempersulit dalam pengawasan proyek dan lain-lain,” sebutnya diplomatis.

Samsul menambahkan, tidak ada kasus akan mempersulit anggaran jika perusahaan rekannya, partainya atau pendukungya tidak menang dalam tender. “Itu yang tidak boleh dilakukan,” katanya.

Bersama Jaka Rasyid, Jurnalis dan Agung, Staf KPK, Oktober 2006 | Dok. Pribadi

Penilaian Amin Sunaryadi, setiap pengaturan proyek memang sangat sulit dibuktikan karena disembunyikan secara dini. Susah memang, tapi mencari bukti bukanlah tugas dewan, itu tugas penegak hukum seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan. Lembaga itulah yang punya kemampuan untuk membuktikan korupsi secara hukum, karena punya personil-personil khusus yang dididik untuk soal itu. “Jadi kepada anggota dewan jangan lakukan lagi, kalau pun masih ada dan kemudian dipenjarakan, tolong dimaklumi,” sebutnya tegas.

Proyek biasanya dialokasikan melalui proses tender per dinas, bidang dan satker, bukan oleh bupati dan DPRD. Jika kemudian ditemukan ada pengaturan oleh Bupati, dinas dan mungkin sebagian anggota DPRD, Amin mengajak anggota dewan untuk mengingatkan sesamanya tentang pasal-pasal korupsi. “Untuk tahap awal, tolong diingatkan ke kawan-kawan.”

Dalam sosialisasi bersama pejabar dinas dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Abdya, 11 Oktober 2006, isu itu juga mencuat. Edward, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Abdya menanyakan soal pengaturan pemenang proyek. Dalam pelaksanaannya, banyak kontraktor yang tidak layak ternyata menang, sehingga hasilnya tidak maksimal.

“Kalau itu ditemukan dan setelah dikumpulkan indikasi, di-arah-kan kemana proses hukumnya,” tanya jaksa itu.

Menurut Amin sesuai dengan hukum yang berlaku, memberikan uang untuk meloloskan perusahaan dalam pemenangan tender bisa dikenakan hukuman pidana. Modus yang umumnya ditemui adalah adanya perusahaan yang kepunyaan DPRD maupun pejabat pemda, sehingga perusahaan itu selalu mempengaruhi proses lelang. Kemudian, adanya perusahaan menyuap panitia lelang, “ini bisa dipidana langsung,” tegasnya.

“Pandangan KPK, apa Abdya bersih dari korupsi,” Darwis dari Dinas Kesbang Linmas singkat saja.

Amin tersenyum, kemudian mengatakan belum diketahui secara pasti. Alasannya, KPK baru saja sehari berada di Abdya dan memerlukan waktu lebih banyak lagi untuk melihat hal itu. Tapi, Amin punya analisis lain, “seandainya di Abdya tidak ada korupsi pasti rakyatnya sejahtera dan tidak banyak yang miskin.”

Pendapat Amin membuat sekitar 200 orang peserta sosialisasi pencegahan korupsi di Gedung Serba Guna Abdya tertawa, menyadari penduduk yang tinggal di sana masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Buktinya, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh tahun 2005, penduduk miskin di Aceh Barat Daya tercatat sekitar 30 persen dari jumlah penduduknya; 115.676 orang. Mereka tersebar pada 6 kecamatan dengan 129 desa.

Tugas memberantas korupsi bukan hanya milik KPK, tapi kewajiban semua pihak. Memberantas korupsi berarti juga memberantas kemiskinan di Abdya. []

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here