Dilema pada Barang dan Jasa: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #17

0
31
Sudut Meulaboh, 3 Maret 2008 | Foto: Dok. Adi W

MEULABOH, 4 Oktober 2006. Hamid, 42 tahun, salah seorang kontraktor perusahaan swasta di Aceh Barat, sudah memilih tempat duduk. Acara belum dimulai, kendati jam sudah menunjukkan pukul 09.30 Wib. Keingin-tahuannya tentang proses serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, membuatnya cepat-cepat datang ke aula kantor bupati Aceh Barat.

Pagi itu, 04 Oktober 2006 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar sosialisasi pencegahan korupsi. Mereka memboyong serta personil dari Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh – Nias, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Aceh dan Indonesian Procurement Watch (IPW), sebuah lembaga yang memantau proses pengadaan barang dan jasa. “Acara ini saya ketahui dari undangan yang disampaikan ke kami,” sebut Hamid.

Menurutnya, pemahaman tentang hal itu masih rendah sekali di Aceh Barat. Sehingga banyak kecurangan terjadi saat proses lelang proyek, bahkan penentuan pemenang sering memakai metode pengaturan. Artinya, pemenang diatur untuk perusahaan yang mampu memberikan fee terbanyak kepada oknum pejabat.

Sepengetahuan Hamid, proses pengadaan barang dan jasa sering menggunakan penunjukkan langsung.  Hanya untuk proyek-proyek kecil yang dibuka pelelangan, itu pun hampir bisa dipastikan yang menjadi pemenang adalah kontraktor yang dekat dengan pejabat. “Itu telah lama berlangsung di sini (Aceh Barat-red), pada tahun ini saja yang lumayan terbuka,” sebut Hamid.

Pernah dulunya dia menanyakan alasannya kepada panitia lelang. Jawabannya adalah waktu yang mendesak, sehingga terpaksa dipakai sistem penunjukan langsung. Biasanya, waktu yang mendesak diakibatkan oleh lambatnya pembahasan dan disetujuinya APBD oleh legislatif. Misalnya APBD untuk tahun 2005, baru disetujui pada bulan Juni, sehingga pelelangan proyek yang memakai dana itu tidak sempat dilaksanakan.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

Ir. Burhanuddin dari Yayasan Pengembangan Kawasan menyebutkan, alokasi dana APBD tahun 2006, pelaksanaannya belum berjalan maksimal di Aceh Barat. Dia menilai ada unsur kesengajaan dalam pembahasan anggaran sebelumnya. Sehingga apabila terdesak nantinya, pelaksanaan proyek bisa dilakukan asal-asalan.

Hal itu tentu termasuk pengadaaan barang dan jasa di dalamnya, “sulit melihat kecurangan, apa apa yang bisa dipakai masyarakat agar bisa dipantau,” Burhanuddin bertanya.

Sekretaris Daerah Aceh Barat, Ridwan Nyak Ben yang menjadi moderator dalam acara sosialisasi pencegahan korupsi itu menjelaskan, keterlambatan APBD 2006 bukanlah disengaja. Tapi menunggu pembahasan yang lama selesai. “Mudah-mudahan tahun 2007 bisa diselesaikan secepat mungkin,” jelasnya.

Amin Sunaryadi, Wakil Ketua KPK yang bertindak sebagai pemateri menyarankan agar koordinasi antara legislatif dan eksekutif di Aceh Barat bisa menjadi lebih baik. Kalau ini terjadi, maka pembahasan APBD tidak akan lama, pelaksaaan anggaran bisa dilakukan secepat mungkin dengan prosedur normal.

Misalnya, jika APBD cepat dibahas dan disahkan pada awal-awal tahun berjalan atau sebelum tahun berjalan, tender proyek oleh panitia lelang sempat dilakukan. Penunjukkan langsung bisa dihindari, kemungkinan penyelewengan pun kecil, karena pengawasan bisa dilakukan lebih lama.

Sosialisasi antikorupsi di Meulaboh, Aceh Barat, Oktober 2006

Korupsi dalam proses pengadaan memang menjadi dilema sendiri. Hasil survey pemerintah, dana yang paling besar dikucurkan adalah untuk proses itu. Pada tahun anggaran 2006 untuk seluruh Indonesia, dana yang dikeluarkan dalam pengadaaan barang dan jasa adalah sebesar Rp 118,5 triliun. Itulah sebabnya pengadaan barang dan jasa menjadi lahan korupsi yang paling subur.

Buktinya menurut Hayie Muhammad, Direktur IPW, pada tahun 2006, dari 33 kasus yang sedang ditangani KPK, sebanyak 27 kasus atau 77 persennya menyangkut masalah pengadaan barang dan jasa.

Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan oleh semua pihak, mulai dari pejabat publik, pegawai, kontraktor, pengusaha bahkan masyarakat biasa. Pemahaman tentang korupsi dalam lingkup itu pun masih sangat minim diketahui, hingga sulit diawasi.

Misalnya, seperti yang diutarakan oleh Junaidi, pegawai Departemen Agama di Aceh Barat. “Saya punya toko, biasanya kalau ada pengadaan, saya langsung pakai toko saya untuk ambil barang. Apakah bisa?” sebutnya yang disambut tawa seisi ruang sosialisasi.

Amin Sunaryadi juga ikut tertawa, mendengar keluguan pernyataan Junaidi. Dia menyebutkan, jika ada pengadaan barang di lingkungan dinas maupun departemen, lalu diurus sendiri oleh pegawainya, ini bisa terkena pasal korupsi. Pasal yang dimaksud adalah pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yang berbunyi; ‘Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan atau persewaaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus dan mengawasinya.’

Pelakunya bisa terkena pidana paling singkat 4 tahun penjara atau denda paling sedikit Rp 200 juta rupiah. “Mungkin karena jumlah pengadaannya kecil, selama ini bisa aman. Siapa tahu ke depan,” sebut Amin menjelaskan.

Dia menyarankan, jika selanjutnya ada pengadaan barang lagi yang bersifat kecil di lingkungan kerjanya, sebaiknya ditunjuk orang lain atau pegawai lain yang tidak mempunyai usaha atau toko barang. Tujuannya adalah, agar tidak menjadi kebiasaan dan menghindari mark-up dengan pengawasan oleh si penunjuk.

Lalu bagaimana jika dalam pengadaan barang dan jasa, seorang pejabat tidak terlibat dalam tender secara langsung, tetapi diketahui suami/istrinya adalah seorang direktur perusahaan atau proyek. “Ini bagaimana pak?” sela Hasan, pegawai Dinas Sosial Aceh Barat.

Sesuai aturan, jelas Amin, pegawai tidak dilarang untuk mempunyai perusahaan. Tetapi kalau mengikuti tender terhadap proyek yang diawasi atau diurusnya melanggar aturan. Walaupun tidak ikut secara langsung, alias yang mengikuti tender adalah perusahaan atas nama suami/istri, tetap saja ada komunikasi antar keduanya dalam urusan proyek. “Ini juga terkena pasal korupsi. Tapi kalau hubungannya lain membuktikannya agak sulit,” sebutnya.

Mengawasi pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari apa yang namanya penyelewengan, bisa dilakukan oleh masyarakat luas. Caranya tidak terlalu sulit. Amin mencontohkan, jika ada sebuah bangunan yang nilai kontraknya Rp 12 miliar, kemungkinan besar di mark-up pada alat-alat atau bahan-bahannya; seperti pintu, jendela, besi dan kayu.

Akibatnya kualitas bangunan kurang bagus, muncul kerugian negara. Angkanya adalah pada bagian atau parsial, “Bukan kerugian Rp 12 miliar, mungkin bisa sekitar Rp 2 miliar,” sebutnya.

Ada juga kerugian yang bersifat total, biasanya terjadi pada proyek-proyel fiktif yang dirancang khusus untuk korupsi, atau proyek yang setelah dikerjakan oleh kontraktor tidak bisa berfungsi sama sekali. Jika masyarakat mengetahui, segala penyelewengan bisa dilaporkan ke aparat sebagai bentuk pengawasan bersama.

Hayie Muhammad dari IPW menambahkan, ada beberapa hal yang bisa dipakai untuk bisa mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Seperti mengajak masyarakat dalam proses tersebut. “Dalam hubungan pemerintah dan swasta, masyarakat juga bisa dilibatkan sebagai monitoring,” sebutnya.

Artinya, setiap tender bisa diumumnkan secara terbuka pada media massa. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga bisa dipakai untuk lebih optimal, untuk mengontrol dan publikasi ke warga. Dengan pengawasan yang kuat, kecurangan bisa dicegah. Kemudian, pelaksaan proyek bisa dilakukan cepat waktu juga pengumuman pemenang tendernya. [Aceh Barat, bersambung]

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here