Dewan Bireuen suatu Masa: Sosialisasi Antikorupsi 2006 #10

0
42

“BIREUEN is the best coruption,” ujar Asyeik Yusuf, wakil ketua DPRD Bireuen. Saat itu sedang berlangsung sosialisasi pencegahan korupsi di Ruang Sidang DPRD Bireuen, 15 September 2006 lalu. Komentar Asyeik mendapat koor dari seluruh anggota dewan yang hadir, seakan semuanya setuju.

Pemateri dalam acara tersebut, Amin Sunaryadi, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak bisa menyembunyikan senyumnya. Menurut Asyiek yang juga tokoh masyarakat Bireuen, korupsi di kabupaten yang baru berumur enam tahun itu tergolong subur. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, kalau korupsi, penggelapan uang dan pemerasan sering terjadi.

[Laporan ini saya buat akhir tahun 2006 bersama sahabat saya, (Alm) Fakhrurradzie M Gade saat mengikuti sosialisasi pencegahan korupsi di Aceh bersama KPK yang difasilitasi oleh BRR dan UNDP di Aceh]

Asyiek mengatakan banyak kasus yang muncul sesaat permukaan maupun di media. Setelah itu, tenggelam lagi tanpa proses hukum yang jelas dan para pejabatnya saling melindungi menutupi kasus. Dia mencontohkan kasus pengadaan mobiler sekolah yang pernah mencuat pada 2004.

Kasus dengan dana sekitar Rp 700 juta itu terindikasi korupsi karena sebagian keperluan sekolah tidak disalurkan. Setelah diusut, Ir Masri dari Dinas Pendidikan Nasional ditetapkan sebagai tersangka. Sidang digelar, tetapi kemudian Masri divonis bebas. Alasannya adalah, uang belum sempat disalurkan sepenuhnya atau tersendat karena konflik di Aceh.

“Kasus yang ditenggelamkan seperti itu, bisakan diangkat kembali?” tanya Asyeik.

Menurut Amin, perlu pembuktian dan laporan kasus jika memang Biruen punya banyak kasus korupsi yang tak terungkap. Kepada para anggota DPRD, dia meminta agar siap-siap memberikan laporan indikasi korupsi dan pemerasan yang terjadi di sana. “Kami minta laporannya, pemerasan seperti apa, kasus seperti apa, siap-siap dilaporkan,” sebutnya.

Tentang kasus mobiler sekolah yang telah diputuskan, tetap bisa diangkat kembali jika kemudian ditemukan bukti-bukti baru tindak korupsi sesuai dengan undang-undang. Amin menyebutkan, kapanpun terjadi bisa ditangani. Hanya saja, KPK masih mempunyai kendala dalam satu hal; korupsi yang ditangani KPK adalah berdasarkan pada UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

Untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum tahun 1999, menurut Amin, KPK masih mempelajari kemungkinan untuk bisa menangani kasus-kasus sebelum UU itu dan KPK sendiri lahir. “Satu hal itu yang kami masih binggung, kami masih mempelajari,” sebutnya.

Dalam mengawal pemerintahan daerah, Amin berharap jajaran DPRD mampu mengawasi setiap anggaran yang dikeluarkan pemda. Pengawasan terhadap kontraktor juga penting berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, agar tidak terjadi mark-up.

Di sini, peran aktif DPRD sangat diperlukan bersama masyarakat dan LSM dalam pemberantasan dan juga pencegahan dengan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat. Dalam hal ini Amin memaparkan bagaimana memahami korupsi, melihat delik hukumnya, mengumpulkan data sampai melaporkan ke aparat hukum maupun KPK.

Kantor Bupati Bireuen

Ahmad Namploh, anggota dewan yang lain juga mengungkapkan kebingungannya. “Di Bireuen, ada kasus yang muncul ke pers, para wartawannya malah diancam bunuh. Bagaimana harusnya melaporkan dan mengekspos laporan korupsi, apakah bisa secara individu atau berkelompok?” tanyannya.

Solusi yang diberikan Amin Sunaryadi adalah, siapa saja boleh melaporkan kasus korupsi ke aparat maupun KPK. Contoh pelaporannya ada dalam buku saku yang dibagikan KPK, Memahami untuk Membasmi.

Hanya saja menurut Amin, cara yang paling baik dilakukan adalah dengan melaporkan tindak pidana korupsi tanpa disertai dengan mengumumkannya di media massa. “Banyak yang dilakukan LSM anti korupsi, setelah melaporkan ke KPK, diumumkan ke media, ini kurang baik,” sebutnya.

Alasannya, jika terlalu cepat diketahui media, instansi atau orang yang dilaporkan akan merasa nama baiknya tercemar. Selain itu, bisa saja para pekerja media dan LSM tersebut akan mendapat ancaman dari pihak yang merasa privasinya terganggu.

Sesuai pasal 15 UU KPK, instansi itu mempunyai wewenang untuk melindungi pelapor. Tapi, kalau pelapor korupsi juga membeberkan ke media, perlindungan pelapor menjadi di luar tanggung jawab KPK, “karena semua orang sudah tahu pelapor dan kasusnya,” jelas Amin.

Secara umum, anggota dewan di Bireuen bertekad untuk membasmi korupsi. hanya saja sejauh ini mereka kurang paham apa itu korupsi. Bahkan kadang mereka terjebak di dalamnya. Pemahaman korupsi memang masih rendah di khususnya dan Aceh pada umumnya.

Para anggota dewan di kabupaten Bireuen mengakuinya, sejauh ini mereka hanya berpikir tindakan korupsi hanya terbatas pada kerugian keuangan negara saja. Selain itu banyak aturan yang tak dipahami. “Pengertian-pengertian dan analisa kasusnya yang kurang kami pahami,” sebut Zulfahmi, salah seorang anggota dewan.

Dia mengakui ada banyak kasus yang terjadi Bireuen yang dilakukan oleh para pejabat dan juga kontraktor. Hanya saja, DPRD kewalahan melakukan pengawasan, disebabkan ketidak tahuan dan binggung bagaimana menganalisis kasus dan pelaporan kepada aparat maupun KPK. Yang paling sulit adalah soal mengumpulkan bukti.

Menurutnya ada beberapa kasus yang terindikasi korupsi dan akan dipelajarinya untuk dilaporkan. Salah satunya adalah terkait pembangunan komplek kantor bupati yang dilakukan tanpa tender. Kantor itu dibangun dengan anggaran APBD 2005 dengan dana Rp 36 miliar. Sampai saat ini belum siap dan lanjutan pembangunannya juga memakai ABPD 2006.

Zulfahmi mengungkapkan tekadnya untuk menganalisis masalah pembangunan tersebut, setelah pertanggung-jawaban anggaran APBD Bireuen 2005 beberapa waktu lagi. “Saya akan menganalisis kemungkinan korupsi di sana,” sebutnya.  []

Source foto1: Pendopo bupati Bireuen, 1948. Source foto2: Kantor Bupati Bireuen.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here