Cita Revolusi Aceh 2005: Partai Lokal #2

0
28
Peringatan setahun damai Aceh, 15 Agustus 2006 | Dok. Pribadi

Setelah aturan memungkinkan, partai lokal dibicarakan hangat di Aceh. Para politisi, mantan GAM, aktivis bahkan ulama mencoba merintis sebuah partai politik. Pemilu Legislatif akan digelar pada 2009, peluang pertama menarik hati warga. Demokrasi baru untuk revolusi di Aceh setelah perang usai. Revolusi membangun citra diri tanpa konflik.

Baca: Sebuah Awal Mula, Partai Lokal #1

Secara umum di Indonesia, revolusi pernah terbaca luas tahun 1960. Saat itu, Presiden Soekarno berkali-kali menyeru, ‘penggalangan yang padu semua kekuatan revolusioner’. Tapi yang mau dibuat berpadu kala itu, partai-partai seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai NU, Partai Komunis Indonesia (PKI) dan bahkan ABRI, sebenarnya juga bersaing, saling intai dan terkam. Hingga cita revolusi masih menjadi mitos, penilaian berpulang kepada masing-masing kita.

Lalu Presiden Soeharto berkuasa dengan menjejak revolusi lain. Dia menata politik, Golongan Karya (Golkar) dihidupkan mesinnya. Lalu pemilu pertama saat Soeharto di pucuk, tahun 1971, Golkar menjadi jawara di Indonesia. Di Aceh, memuluskan lima kursi ke DPR-RI. Sementara empat lainnya dibagi rata oleh semua partai Islam kala itu; Partai Muslimin Indonesia, Partai NU, Partai Islam PERTI dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Setelah pemilu tersebut, demokrasi dipancung rapi. Partai diringkas saja, empat partai politik Islam difusikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), lima Partai lainnya dijadikan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sementara golongan yang dikaryakan tetap. Selanjutnya Golkar adalah Juara dalam Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Di Aceh, hanya dua kali PPP mendapat kemenangan, pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1982. Selebihnya dikuasai Golkar, sementara PDI hanya meraih angka rata-rata di bawah 5 persen.

Presiden Soeharto dipaksa mundur di era reformasi, Mei 1998, ruang demokrasi dibuka lagi. Hasilnya pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 partai. PDI – Perjuangan menjadi jawara di Indonesia, di bawahnya bertengger Golkar yang telah dipartaikan dan selanjutnya PPP.

Lalu pada pemilu 2004, partai yang ikut setengahnya, 24 partai. Jawarannya juga tiga partai besar itu; Golkar, PDI-P dan PPP yang diapit oleh tiga partai baru lain; Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bedanya kali ini presiden dipilih rakyat setelah beberapa partai suara besar berhak mencalonkannya. Terpilihlah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama wakilnya, Jusuf Kalla.

Terlepas plus minus, SBY dan Kalla di pusat dan kita di Aceh telah sama menciptakan sebuah ruang kosong untuk diisi oleh partai lokal. Semua tak berharap datang lagi bala dengan kepentingan segelintir politisi yang bermain di level tinggi, seperti lalu.

Tapi ada pertanyaan lain, setelah partai lokal nanti bermain, adakah para pelaku kegiatan politik tak berharap makna dan kursi dalam panggung itu. Tempat yang menjanjikan kehidupan setengah mewah, dalam ruang yang kadang tak bisa dimasuki hamba laeh, padahal telah memberikan suaranya untuk memilih.

Karya Yudi Sutrisna, Aceh Magazine, Edisi Feb 2008

Suatu hari saat partai lokal gencar dibincangkan tahun 2008, aku pernah bicara sama dua rekan, satu dari GAM dan satu lagi petinggi partai lokal. “Semua partai lokal punya tujuan sama, untuk kesejahteraan rakyat. Lalu untuk apa buat partai lokal banyak-banyak, dua atau tiga saja sudah cukup kalau memang mau memperhatikan rakyat. Pasti tujuan lain yang penting, jadi anggota dewan,” kata rekan GAM. Petinggi partai lokal terdiam senyam-senyum. Aku menjadi pendengar yang budiman.

Ada benarnya juga kawan GAM tadi, sama seperti kala Supiadin AS berbicara ke media suatu kali di tahun itu, ‘Rakyat tak butuh partai lokal, rakyat butuh kesejahteraan’. Supiadin mungkin benar, tapi yang salah adalah dua bintang di pundaknya, Mayor Jenderal. Andai saja Supiadin seorang nelayan di Ulee Lheu, aku setuju saja.

Tapi bukankah semua aturan dan teori sering melihat pada jabatan dan pangkat yang disandangnya. Lalu dihubungkan pada kepentingan dan dinilai secara politis. Maka Panglima Kodam itu telah disalahkan berbicara demikian. Ironisnya, klaim itu justru muncul dari semua aktivis partai lokal. Rakyat malah hampir tak mengerti duduk soalan. Misal pun seorang petani di Aceh Besar bicara partai lokal tak perlu, mungkin petinggi partai lokal pun tak perlu repot menanggapi dengan memesan wartawan untuk menuliskan reaksi atas komentar itu.

Yang dibutuhkan rakyat sederhana saja, pekerjaan untuk menyambung hidup, pendidikan yang baik, kesehatan, keamanan, kesejahteraan dan jaminan dari negara. Itu yang mereka pikir yang kemudian didengungkan wakil yang duduk di dewan dan partai. Rakyat menyumbang suara melalui secarik kertas. Wakil adalah rakyat yang juga butuh kesejahteraan. Hanya saja kesejahteraan wakil tentu lebih besar dari rakyat umumnya. Di sinilah perbedaannya, yang buncit dan kurus.

Partai lokal tumbuh laksana cendawan musim hujan. Awal 2008, sebanyak 13 partai lokal mengenalkan dirinya kepada awak media. Para petingginya sepakat berkomentar, demi rakyat Aceh dan keadilan. [bersambung]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here